Meditama.id, TANJUNG REDEB - Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah distribusi gas bersubsidi yang sebelumnya menyebabkan kesulitan bagi masyarakat.

"Intinya, kami dari DPRD Berau sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mengizinkan kembali pengecer untuk berjualan gas LPG 3 kg. Ini adalah langkah yang sangat membantu masyarakat," ujar Sumadi.

Sumadi menambahkan, kebijakan ini sangat penting karena dapat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat pembatasan distribusi yang diberlakukan sebelumnya. Dengan diaktifkannya kembali pengecer, diharapkan pasokan gas bersubsidi bisa lebih merata dan lebih mudah diakses, terutama bagi warga yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari agen resmi.

"Keputusan ini akan sangat bermanfaat untuk warga yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan jauh dari agen resmi, karena mereka selama ini kesulitan mendapatkan gas bersubsidi. Dengan adanya pengecer, masyarakat dapat lebih mudah membeli LPG 3 kg," jelas Sumadi.

Namun, Sumadi juga mengingatkan bahwa pengecer yang ingin kembali berjualan harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menekankan pentingnya pengecer untuk segera mengurus izin sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami berharap para pengecer segera mengurus izin yang diperlukan agar mereka bisa berjualan kembali sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan gas dan harga tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah," tambahnya.

Selain itu, Sumadi menegaskan bahwa DPRD Berau juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg, memastikan pasokan berjalan lancar, dan tepat sasaran.

"Pemerintah daerah harus segera bertindak untuk memastikan distribusi LPG 3 kg ini berjalan dengan baik. Kami juga meminta pengawasan ketat terhadap harga jual di tingkat pengecer agar tidak ada permainan harga atau penimbunan yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Sumadi menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya tindakan konkret dari pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan gas bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dalam pengawasan, baik harga maupun distribusi LPG 3 kg, agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan masalah baru,” tutup Sumadi. (adv/jek)