Meditama.id, TANJUNG REDEB -Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat memberikan dampak langsung pada Kabupaten Berau. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan dukungannya terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Sumadi menilai kebijakan ini sebagai kewajiban yang harus dijalankan, dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara seefisien dan seefektif mungkin. Fokus utama adalah memastikan program-program yang dijalankan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Setiap program yang dijalankan harus efektif dan benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Sumadi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini kemungkinan akan mempengaruhi sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran agar program-program prioritas tetap berjalan dengan lancar.

“Kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus solid. Jika hubungan ini terjalin dengan baik, saya yakin segala hal akan lebih mudah diselesaikan,” jelasnya.

Salah satu sektor yang terdampak oleh kebijakan ini adalah perjalanan dinas, yang menurut Sumadi, bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Di era digital saat ini, komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien, tanpa harus selalu melakukan perjalanan dinas.

“Itu bukan masalah besar. Sekarang sudah zaman modern, banyak cara komunikasi yang bisa dilakukan secara digital, seperti melalui Zoom dan platform lainnya,” tambahnya.

Sumadi berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan efisiensi anggaran ini. Ia yakin dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tutup Sumadi. (adv/jek)