Meditama.id, TANJUNG REDEB – Pembebasan lahan milik warga di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb menjadi kendala rencana pembangunan Jembatan Kelay III yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb dengan Sambaliung.

Diketahui proyek strategis itu diharapkan menjadi solusi konektivitas wilayah tersebut selain Jembatan Sambaliung.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengungkapkan titik krusial berada di sisi Gunung Panjang yang hingga kini masih berstatus kepemilikan masyarakat. Sementara itu, pada sisi seberang di kawasan Mantaritip, kondisi lahan relatif tidak bermasalah karena telah menjadi aset pemerintah daerah.

“Memang ada sedikit kendala pada lahan masyarakat di Gunung Panjang. Sedangkan di seberangnya, di Mantaritip, itu sudah merupakan lahan pemerintah daerah,” ujarnya.

Kondisi ini membuat tahapan awal pembangunan belum bisa berjalan optimal. Padahal, proyek tersebut telah melalui proses perencanaan ulang, termasuk penyesuaian desain serta penghitungan kebutuhan anggaran agar lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan daerah.

DPRD Berau, kata Dedy, tetap menaruh perhatian besar terhadap percepatan realisasi Jembatan Kelay III. Infrastruktur ini dinilai memiliki peran strategis dalam membuka akses baru dan mengurangi ketergantungan terhadap Jembatan Sambaliung yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.

“Kalau jembatan ini terealisasi, maka akan menjadi jalur alternatif. Tidak hanya mengurangi beban Jembatan Sambaliung, tapi juga mempercepat waktu tempuh masyarakat menuju pesisir selatan maupun sebaliknya,” jelasnya.

Lebih jauh, keberadaan jembatan tersebut diyakini akan memberikan dampak berganda (multiplier effect), terutama dalam menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir selatan Berau yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Namun demikian, tantangan tidak hanya datang dari aspek teknis dan sosial, melainkan juga dari sisi fiskal daerah. Dedy mengakui bahwa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau masih belum cukup kuat untuk menanggung keseluruhan biaya pembangunan proyek tersebut.

Dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar, proyek Jembatan Kelay III menjadi beban yang cukup besar jika hanya mengandalkan APBD. Terlebih, proyeksi APBD Berau pada tahun 2027 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2 triliun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.

Kondisi ini mendorong DPRD untuk mulai membuka opsi skema pendanaan alternatif, termasuk kemungkinan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan kreatif juga dinilai perlu dikaji lebih lanjut.

“Tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Perlu ada sinergi lintas pemerintah, bahkan kemungkinan kerja sama dengan pihak lain agar proyek ini bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (adv/jek)