Meditama.id, TANJUNG REDEB - Anggota DPRD Berau, M. Ichsan Rapi memberikan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam membangun dan menciptakan Zona Integritas (ZI) guna mewujudkan Bumi Batiwakkal sebagai wilayah bebas korupsi (WBK). 

Menurut Ichsan, upaya ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di Berau.

Ichsan mengatakan, untuk mencapainya, semua perangkat daerah—mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintah kampung—harus berkomitmen untuk bekerja dengan optimal dan maksimal, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

“Kita semua ingin agar anggaran yang besar dari APBD ini benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terwujudnya WBK bukanlah hal yang mudah, dan membutuhkan komitmen kuat serta sinergitas antara semua pihak. Mulai dari perencanaan anggaran yang tepat, pelaksanaan di lapangan yang transparan, hingga pengawasan yang ketat. 

"Korupsi itu sangat merugikan negara dan menghancurkan potensi pembangunan. Untuk itu, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas. Masing-masing pihak harus menyadari betapa pentingnya menjaga integritas dalam bekerja,” tegas Ichsan.

LeBih jauh, Ichsan menyayangkan bahwa selama ini banyak anggaran pembangunan di daerah lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara alokasi dana untuk pembangunan manusia—seperti sektor kesehatan dan pendidikan—masih dirasa kurang optimal. 

"Contohnya adalah di sektor kesehatan dan pendidikan. Kita perlu memastikan anggaran untuk kedua sektor ini ditambah, karena ini adalah fondasi penting bagi kemajuan masyarakat," ungkapnya. 

"Kalau anggaran sudah ada, tapi hasilnya tidak maksimal, tentu kita perlu pertanyakan kemana anggaran itu dialokasikan,” sambung Ichsan dengan serius.(adv/jek)