Meditama.id, TANJUNG REDEB – Persoalan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal kembali menjadi sorotan di Kabupaten Berau. Kondisi ini dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, meski daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan menjadi tujuan investasi di sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menegaskan bahwa hingga saat ini masyarakat lokal masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Keluhan tersebut, kata dia, terus disampaikan warga, terutama para pencari kerja asli daerah.

“Hingga kini belum ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya.

Menurut Grace, kondisi ini menjadi ironi di tengah pesatnya aktivitas industri di Berau. Keberadaan perusahaan besar seharusnya mampu membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat setempat, namun realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Ia menilai salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya pemerintah daerah dalam memastikan perusahaan menjalankan kewajiban terkait penyerapan tenaga kerja lokal.

“Masyarakat Bumi Batiwakkal sering menyuarakan keluhan mengenai minimnya lapangan kerja. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan warga lokal yang membutuhkan pekerjaan,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, regulasi yang mengatur perlindungan tenaga kerja lokal sudah jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen.

Namun demikian, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Grace menegaskan bahwa keberadaan regulasi tidak akan berarti tanpa pengawasan dan penegakan yang konsisten.

“Regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah tegas dalam mengawal pelaksanaannya. Masyarakat lokal harus mendapatkan perhatian khusus,” imbuhnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Berau berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Jika memungkinkan, kami akan panggil pihak terkait. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang dan harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, Grace juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, peningkatan keterampilan akan menjadi kunci agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, tetapi mampu bersaing dan mengambil peran dalam pembangunan ekonomi.

DPRD Berau berharap adanya komitmen bersama dari semua pihak untuk membuka ruang yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal. Dengan penegakan aturan yang tegas dan peningkatan kualitas SDM, peluang kerja diharapkan semakin terbuka dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap pemerintah daerah benar-benar hadir dan tegas. Perusahaan juga harus berkomitmen memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal agar kesejahteraan masyarakat Berau bisa meningkat,” pungkasnya. (Adv/jek)