Meditama.id, KUTAI TIMUR – Program Dana RT di Kutim bukan hanya soal penyaluran dana, tetapi juga tentang pembangunan kapasitas tata kelola anggaran di tingkat desa. Kepala DPMDes, Muhammad Basuni, mengambil langkah strategis dengan fokus pada penguatan teknis perangkat desa di wilayah hulu.

Basuni menggarisbawahi bahwa perangkat desa harus memahami mekanisme APBD yang berbeda dengan pengelolaan Dana Desa.

“Sangat penting bagi perangkat desa untuk memahami program ini secara menyeluruh. Kami tidak hanya ingin mereka mengerti konsep Dana RT, tetapi yang lebih krusial, mereka harus menguasai bagaimana aspek teknis lapangan dan pertanggungjawabannya harus dicatat dan dilakukan,” tegas Basunisaat ditemui belum lama ini.

DPMDes mengidentifikasi bahwa poin krusial yang membingungkan mencakup klasifikasi belanja modal dan kewajiban pemenuhan TKDN, sehingga sosialisasi khusus harus segera digelar.

“Kami menyadari bahwa desa-desa di wilayah hulu memerlukan perhatian ekstra. Oleh karena itu, kami harus menjadwalkan kembali sosialisasi khusus ke wilayah tersebut minggu depan,” ungkapnya.

Pendekatan proaktif dan praktis ini diambil untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas Dana RT, sebagai dana APBD, dapat terpenuhi tanpa kendala.

“Kami mengambil pendekatan yang lebih praktis. Hal ini dilakukan untuk mencegah salah tafsir regulasi yang berpotensi berujung pada penyalahgunaan atau ketidakpatuhan anggaran,” tutupnya, menekankan pentingnya pencegahan. (adv)