Meditama.id, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Thamrin, menyoroti kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Berau. 

Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Bumi Batiwakkal, sebutan untuk Kabupaten Berau.

Thamrin menyatakan bahwa meskipun UPT PPA memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak korban kekerasan, keterbatasan tenaga profesional di lapangan menjadi hambatan serius dalam memberikan layanan yang optimal.

“Kekurangan SDM ini sangat mempengaruhi proses pemulihan dan pendampingan korban kekerasan. Pemkab Berau perlu segera mencari solusi agar masalah ini bisa teratasi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menambah tenaga ahli, seperti psikolog, pekerja sosial, dan staf yang memiliki kompetensi dalam perlindungan perempuan dan anak. 

Selain itu, Thamrin mendorong Pemkab Berau untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah yang berpengalaman di bidang ini.

"Korban kekerasan, terutama anak-anak, membutuhkan perhatian khusus untuk pulih dari trauma. Kita tidak bisa membiarkan mereka tanpa pendampingan yang memadai," katanya. 

"Setiap langkah harus diambil untuk memastikan mereka mendapatkan hak perlindungan dan pemulihan yang optimal," tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Thamrin berharap Pemkab Berau segera mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memperkuat SDM di UPT PPA serta menyusun program pelatihan guna meningkatkan kapasitas staf yang ada. 

"Layanan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan harus dapat lebih baik dan terintegrasi," harapnya.(adv/jek)