Meditama.id, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai memberikan peringatan serius terkait struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2026. 

Ia menilai porsi belanja pegawai saat ini terlalu dominan sehingga membatasi ruang fiskal untuk pembangunan daerah. Dari total APBD murni sebesar Rp2,7 triliun, tercatat hanya sekitar Rp2 triliun anggaran yang bersifat fleksibel setelah dikurangi dana earmark. Namun, dari jumlah tersebut, belanja pegawai justru menyerap anggaran hingga Rp1,3 triliun.

"Artinya, sisa untuk belanja pembangunan hanya sekitar Rp 700 miliar. Kondisi ini menjadi pertanyaan besar, apakah sudah memenuhi asas keadilan bagi masyarakat?" ujar Rifai.

Ia menekankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, belanja pegawai diatur maksimal 30 persen dari total anggaran. Jika mengacu pada dana efektif Rp2 triliun, maka idealnya belanja pegawai hanya berada di kisaran Rp 600 miliar.

"Faktanya saat ini sudah Rp 1,3 triliun, termasuk untuk PPPK. Kondisi fiskal kita menurun dibandingkan saat APBD mencapai Rp 6 triliun, sehingga proporsi ini sekarang menjadi beban besar bagi daerah," tegasnya.

Pihaknya juga menyoroti adanya perbedaan sudut pandang antara usulan prioritas dari tingkat kecamatan dengan keputusan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Rifai meminta agar proses penyusunan anggaran lebih selaras dengan aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses maupun peninjauan lapangan.

Mengingat keterbatasan fiskal yang ada, ia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penghematan besar-besaran dan lebih selektif dalam menentukan skala prioritas.

"Kita harus mencari formulasi pembahasan anggaran yang efektif. Jangan sampai belanja pegawai terus menggerus anggaran pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan infrastruktur," pungkasnya. (adv/jek)