Meditama.id, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menilai kebijakan terkait program BPJS kesehatan perlu disesuaikan dengan kondisi kemampuan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini penting agar keberlangsungan program jaminan kesehatan tetap terjaga dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Thamrin, kebijakan nasional yang berkaitan dengan BPJS tentu telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang matang oleh pemerintah. Program tersebut selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

“Kebijakan nasional kan pasti sudah dianalisis. Apalagi BPJS memang digunakan untuk membiayai masyarakat yang menjalankan pengobatan,” katanya.

Ia mengatakan, BPJS memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Karena itu, keberlanjutan program tersebut harus tetap menjadi perhatian pemerintah.

Namun, Thamrin mengakui bahwa kondisi anggaran saat ini sedang mengalami tekanan cukup besar. Pemangkasan anggaran di sejumlah sektor menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pelayanan publik.

“Pastinya kebijakan ini berkaitan dengan anggaran, apalagi kita ketahui anggaran saat ini terpangkas hingga 50 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jumlah masyarakat yang selama ini menerima bantuan iuran BPJS dari pemerintah. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Thamrin juga menyoroti kondisi keuangan daerah di Kabupaten Berau yang saat ini sedang mengalami defisit anggaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Ia berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis agar program jaminan kesehatan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara maksimal.

“Pastinya dampaknya berhubungan dengan pemangkasan terhadap para penerima BPJS, untuk Berau saja anggaran daerahnya defisit,” ujarnya.(adv/jek)