Meditama.id, TANJUNG REDEB - DPRD Berau meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk memberikan kepastian hukum, terhadap lahan yang selama ini dikelola masyarakat Semindal di Kampung Biatan Ilir.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menilai, kejelasan legalitas lahan sangat penting bagi warga yang telah lama bermukim dan menggantungkan mata pencaharian mereka dari aktivitas berkebun di wilayah tersebut.

Ia menjelaskan, sebagian besar lahan yang ditempati masyarakat masih berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sehingga warga belum memiliki dokumen resmi yang menguatkan hak pengelolaan mereka.

Menurut Subroto, pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memulai dengan menerbitkan surat keterangan garapan sebagai bentuk pengakuan awal terhadap aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

“Minimal ada surat garapan agar masyarakat memiliki dasar administrasi atas lahan yang mereka kelola. Apalagi mereka sudah lama tinggal dan membuka kebun di sana,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah daerah berupaya memperjuangkan perubahan status kawasan dari Kawasan Budidaya Kehutanan menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan. Hal ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi masyarakat.

“Perubahan status kawasan perlu diperjuangkan supaya masyarakat yang sudah lama tinggal di sana bisa mendapatkan kepastian hak atas lahan mereka,” jelasnya.

Lanjut Subroto, perhatian pemerintah terhadap warga Semindal juga diperlukan, karena wilayah tersebut turut terdampak persoalan batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur.

Ia berharap dengan adanya legalitas lahan yang jelas, potensi konflik atau klaim dari pihak luar terhadap lahan masyarakat dapat diminimalkan.

“Jika status lahan sudah jelas, tentu pihak lain akan berpikir ulang untuk mengklaim wilayah yang selama ini sudah dikelola masyarakat,” tutupnya. (adv/jek)