Meditama.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. MK menyatakan putusan itu akan dibahas DPR dan

Meditama.id, Jakarta---Panitia Pelaksana (Panpel) Pusat dan Lokal menyepakati jadwal kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sejumlah poin yang disepakati itu menekankan

Meditama.id, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan dirinya dan cawagub Rano Karno unggul sementara berdasarkan exit poll dan hitung cepat (quick count). Dia mengatakan dirinya unggul

Meditama.id, Jakarta, – Hendry Ch Bangun menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang sah secara hukum dan organisasi. Untuk menjaga integritas administrasi organisasi, Hendry

Meditama.id - Donald Trump di ambang kemenangan dalam memperebutkan kursi di Gedung Putih pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024. Mantan presiden AS itu bahkan sudah menggelar pidato kemenangan di harapan para

Meditama.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Prabowo pun berharap petani maupun pelaku UMKM bisa bekerja dengan semangat.Penghapusan piutang itu tertuang

Meditama.id, Surabaya - Sejumlah tokoh dan akademisi mulai bergerak menyuarakan keprihatinan terhadap putusan hukum yang melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Putusan yang menjatuhkan vonis bersalah

Meditama.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada pukul 21.21 WIB. Dalam pernyataannya, Prabowo, menyampaikan, sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan sebelumnya, pengumuman

Meditama.id, BANDUNG – Setelah sejumlah guru besar dan pakar hukum di berbagai kota memberikan sikap terkait kasus Mardani H Maming, kini penyataan sikap disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,

Meditama.id, Jakarta – Kasus korupsi yang menimpa Mardani Maming disebut tidak menimbulkan kerugian negara. Hal itu ditegaskan langsung oleh Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara UNDIP, Yos Johan Utama. Namun begitu,