Meditama.id, TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Sumadi memastikan lembaga legislatif siap melaksanakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) hingga 50 persen, sesuai dengan instruksi Presiden. 

Menurutnya, pemangkasan ini merupakan langkah yang harus diikuti oleh semua instansi pemerintah untuk memastikan program-program yang lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Itu sudah menjadi instruksi Presiden yang harus kami jalankan, dan kami akan patuhi. Pemangkasan ini diarahkan untuk memperkuat program-program yang lebih efisien dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ungkap Sumadi kepada awak media ini.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini, lanjut Sumadi, akan memengaruhi beberapa program pemerintah maupun DPRD Berau, khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Meskipun demikian, Sumadi memastikan bahwa DPRD Berau akan tetap menjalankan tugasnya secara maksimal, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana kami tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat, yang akan kami wujudkan melalui pokok pikiran (pokir) dan pelaksanaan reses yang merupakan hasil kunjungan kami ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD,” jelasnya.

Sumadi juga menegaskan, meskipun ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas, DPRD Berau tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Baik dalam hal pengawasan, legislasi, maupun penganggaran. 

Dengan adanya kemajuan teknologi, berbagai kegiatan bisa dilakukan melalui alternatif lain, seperti rapat virtual, yang memungkinkan anggota DPRD tetap produktif meski ada pengurangan anggaran.

“Jika perjalanan dinas dipotong, kami terima dengan lapang hati. Untuk memaksimalkan program-program, konsultasi dan komunikasi tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka. InsyaAllah, ini tidak akan mengurangi kinerja kami,” tegas Sumadi.

Terkait dengan anggaran pokir, Sumadi menegaskan kepentingan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama. Meskipun belum ada kejelasan apakah anggaran pokir juga akan dipotong, ia memastikan bahwa jika hal tersebut terjadi, pihaknya akan menyesuaikan diri.

“Pokir yang diutamakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Jika DAU dan DAK sudah pasti dipotong, kami akan beradaptasi dengan situasi tersebut, meskipun kami belum mengetahui detailnya,” ungkapnya.

Meski ada keterbatasan anggaran akibat pemangkasan perjalanan dinas dan alokasi dana lainnya, Sumadi berharap pemerintah dan DPRD Berau dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang ada digunakan secara bijak dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Sumadi.(adv/jek)