Meditama.id, TANJUNG REDEB - Untuk menciptakan daerah dengan zona integritas yakni Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dibutuhkan komitmen, sinergitas, dan kerja-kerja kolaboratif semua pihak. Mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan di lapangan, hingga pengawasan.

Anggota Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi mendorong kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar bekerja lebih optimal serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

 Menurutnya, dengan kucuran anggaran APBD yang cukup besar, sangat disayangkan bilang tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah.

“Anggaran kita besar. Manfaatkan untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.

Sebagai anggota Komisi III, mengakui perbuatan korupsi, penyelewengan dan penyalagunaan hak jabatan bukan hanya merugikan negara, tetapi merugikan keluarga dan diri sendiri.

Diperlukan kesadaran daru diri masing-masing bahwa korupsi sangat merugikan negara dan menghancurkan pembangunan. "Tidak ada bagusnya korupsi. Harusnya kita cegah sejak dini," ujarnya.

Ditegaskannya, saat ini banyak pembangunan di daerah lebih banyak diarahkan ke pembangunan infrastruktur fisik. 

Hal ini menyebabkan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan manusia masih kurang.

Dirinya mencontohkan, pada sektor kesehatan dan pendidikan. OPD terkait menginginkan tambahan anggaran, tetapi tidak dirasakan manfaatnya dengan maksimal, maka perlu adanya pertanyakan ke mana anggaran itu dipakai.

Ditambahkannya, saat ini alat kelengkapan dewan (ADK) sudah terbentuk. Fungsi-fungsi legislatif mulai dari pembentukan peraturaran daerah, pengawasan, dan penganggaran mulai berjalan.

“Tentu fungsi dan peran kita melekat pada pengawan. Maka kami DPRD Berau siap mengawal anggaran mulai dari perencanaannya,” tandasnya.(adv/jek)