Meditama.id, BERAU - Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti kebijakan salah satu perusahaan besar yang menggantikan kendaraan angkut milik warga lokal dengan kendaraan berkapasitas besar jenis CPO (Crude Palm Oil), yang dinilai merugikan pelaku usaha kecil di wilayah tersebut.

Menurut Sutami, para pemilik kendaraan kecil yang sebelumnya dilibatkan dalam kegiatan pengangkutan kini merasa dirugikan karena tidak lagi diberdayakan, tanpa ada pemberitahuan atau masa transisi yang memadai.

“Saya dengar mereka diputus begitu saja. Padahal banyak dari mereka yang menggunakan kendaraan hasil kredit. Perusahaan seharusnya tidak semena-mena dalam mengambil keputusan,” tegas Sutami.

Ia juga mempertanyakan efisiensi penggantian kendaraan tersebut, khususnya jika jarak pengangkutan tidak terlalu jauh. “Kalau jaraknya dekat, kenapa harus pakai mobil besar? Kalau untuk efisiensi, mestinya dihitung dengan bijak, bukan langsung mengganti tanpa memberi waktu persiapan,” lanjutnya.

Sutami meminta Dinas Perkebunan turun tangan dan memfasilitasi dialog antara perusahaan dengan pemilik kendaraan lokal untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, kebijakan sepihak seperti itu berpotensi menimbulkan konflik dan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

“Dinas Perkebunan harus proaktif. Panggil perwakilan pemilik kendaraan dan pihak perusahaan, cari jalan tengah. Minimal beri waktu persiapan satu hingga dua tahun sebelum sistem berubah. Jangan langsung putus kerja sama,” tegasnya.

Ia memberikan contoh perusahaan lain seperti TBP yang masih menggunakan kendaraan kecil milik masyarakat karena mempertimbangkan pemberdayaan lokal dan kesejahteraan warga kampung sekitar. “Kalau semuanya diganti dengan mobil khusus, siapa yang mampu beli selain perusahaan besar? Ini kan juga soal keadilan ekonomi,” tutupnya. (adv/jek)